GilaMotor, JAKARTA.- Wacana pembatasan motor di jalan-jalan protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah kota DKI Jakarta, menuai protes dari kalangan pengguna sepeda motor. Pasalnya, wacana itu dinilai tidak memihak dan merugikan masyarakat pengguna motor yang dianggap sebagai biang keladi kemacetan Jakarta.
Menanggapi wacana itu, ratusan bikers Jakarta menggelar aksi damai menolak rencana pembatasan motor di jalur-jalur protokol. Mereka menuntut pemerintah agar lebih memperhatikan dan memperbaiki kualitas sarana transportasi publik sebelum pembatasan itu dilakukan yang rencananya akan diberlakukan pada pertengahan September mendatang.
“Jika kami dilarang menggunakan sepeda motor untuk mecari nafkah dikota ini, lalu kami harus menggunakan apa untuk mencapai tempat tujuan kami ??
Teganya kalian memaksa kami untuk menggunakan angkutan umum yang tidak layak pakai, yang tidak jelas kapan berawal dan berakhir perjalanannya, yang selalu dipenuhi dahak dan air ludah dilantainya, yang penuh dengan pelecehan seksual, yang rawan dengan kejahatan, inikah yang kalian inginkan ??”
Itulah penggalan kalimat orasi bro Syamsul, ketua Badan Pengawas RSA, dalam Aksi Damai Menolak Pembatasan Sepeda Motor di Jakarta, Sabtu (28/8/2010) kemarin.
“Kami menolak pembatasan selama tidak ada solusi transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau,†ungkap Syamsul di hadapan ratusan bikers dari berbagai elemen se Jabodetabek.
Menurut Imel, divisi Sekretariat RSA ada 53 kelompok sepeda motor yang terregistrasi ikut dalam aksi damai sore itu.
Di antara dari mereka adalah Yamaha Vixion Club Indonesia (YVCI), Vijak, SC225, Milys, Yamaha Jupiter Owner Community (YJOC), Karisma Honda Cyber Community (KHCC), Depok Tiger Club (Detic), Hornet, Prides, Octopus, Megelli Indonesia Group (MIG), Honda Supra Jakarta (HSJ), Pulsarian Community, Independent Bikers Club (IBC), Party C, dan An TV Riders Club (ARC), Â Suzuki Two Wheels (S2W), Insert, Honda Beat Jakarta (HBC), XTC Batavia, Black Hawk Batavia, YSC, HTML, Scooteris Outlaw, GBC, Kampoeng Bikers, RGRC, NOC, HSX 125, Â TMC Jakarta, dan Xtreme.
Seluruhnya menyerukan satu suara tentang penolakan pembatasan motor sebelum moda transportasi publik yang lebih layak dan memadai tersedia untuk masyarakat.
Kebijakan mengurai kemacetan lalu lintas mungkin bukan persoalan mudah. “Persoalannya bukan mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Kami membuka diri berdialog dengan Gubernur,†tegas Rio Octaviano, ketua RSA.
Jakarta sesungguhnya tergolong kota yang memiliki beragam moda transportasi. Bahkan, paling lengkap dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Hanya saja, dengan pergerakan orang per hari yang mencapai 20 juta tetapi angkutan umumnya belum memadai.
“Saya sih mau saja naik angkutan umum jika sudah nyaman. Misal, seperti kereta di Jepang,†kata Tomi dari MIG.
Petisi RSA.
1. Menolak pembatasan kendaraan bermotor sebelum pemerintah menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau secara akses dan finansial.
2. Menuntut penyelesaian proyek transportasi publik dengan target waktu sebagai berikut:
• Seluruh koridor busway diselesaikan.
• Menambah armada bis Transjakarta di seluruh koridor untuk menghindari antrian  panjang dan desak-desakan antar penumpang.
• Menyelesaikan proyek Monorail, minimal 1 rute.
• Membuat lokasi parkir kendaraan yang aman dan layak pada lokasi-lokasi simpul transportasi publik.
• Memperkuat kerjasama antara pemangku tanggung jawab (stakeholders) untuk menyelesaikan masalah lalu-lintas dan jalan dengan menandatangani pakta kerjasama.
• Memperbaiki kualitas SDM, sistem remunerasi dan administrasi awak angkutan umum.
• Memusnahkan sumber polusi yang berasal dari angkutan umum dan meregenerasi armada angkutan umum non-busway.
3. Menghentikan seluruh bentuk pembangunan sarana jalan dalam kelas jalan apapun sebelum transportasi publik seperti pada poin-poin nomor (2) di atas tercapai. Jay
Sumber : RSA
